Timika, Torangbisa.com – Massa yang tergabung dalam Aksi Solidaritas Peduli Jila mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika dan menyampaikan tuntutan penarikan militer pasca insiden yang terjadi di Distrik Jila, Mimika, Papua Tengah beberapa waktu lalu.
Dalam demo damai tersebut, Anggota DPRK Mimika menerima massa saat menyampaikan aspirasi dan kemudian menerima tuntutan yang diisi kedalam noken dan menyerahkan kepada Ketua Komisi II DPRK Mimika, Dolphin Beanal, Rabu (17/12/2025).
Usai menggelar demo, penanggungjawab Aksi Demo Damai Solidaritas Peduli Jila, Elly Dolame, menyampaikan bahwa tuntutan masyarakat terkait kondisi yang terjadi di Distrik Jila.
“Hari ini kami melakukan aksi untuk menyuarakan kondisi masyarakat Jila yang tengah menghadapi kesulitan,” ujar Elly.
Elly menjelaskan, massa dengan tegas meminta penarikan pasukan militer baik organik maupun non-organik yang tengah melaksanakan operasi atau pengamanan, karena dinilai tidak menjalankan tugas dengan baik.
Menurutnya, akibat operasi tersebut, masyarakat mengalami trauma, bahkan terjadi penindasan terhadap pendeta yang dinilai sudah melewati batas.
Kondisi di lapangan juga membuat warga tidak bisa beraktivitas secara penuh, karena harus tetap berada di dekat rumah dan tidak bisa bergerak bebas.
“Saat ini ada 10 kampung yang mengungsi, dengan pusat pengungsian di tiga kampung yaitu Jengkon, Pasir Putih, dan Kampung Jila sendiri. Tujuh kampung lainnya tinggal sementara di lokasi tersebut,” jelas Elly.
Selain meminta penarikan pasukan, mereka juga mendesak pemerintah untuk segera memberikan bantuan bahan makanan. Pasalnya, masyarakat tidak bisa melakukan aktivitas produktif dan kesulitan memenuhi kebutuhan makan-minum sehari-hari.
Sementara itu, Aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) sekaligus Ketua Ikatan Perempuan Papua Kabupaten Mimika, Fransiska Pinimet, mengungkapkan bahwa masyarakat terpaksa melaksanakan aksi demo di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika, meskipun awalnya direncanakan pada 7 Desember lalu.
“Kami memang sudah fokus merayakan Natal di bulan Desember, tapi harus turun ke jalan berarti ada masalah yang tidak bisa dibiarkan,” ujar Fransiska saat menyampaikan tuntutan demonstrasi, yang juga menjadi perwakilan keluarga dan masyarakat dari Distrik Jila.
Dalam aksi tersebut, masyarakat dengan tegas meminta negara melalui Presiden untuk segera menarik kembali pasukan militer dari Distrik Jila.
Karena, menurutnya, kondisi di daerah tersebut jauh dari aman, perempuan dan anak-anak terpaksa berlindung ke hutan, dan sekitar 9 hingga 10 warga hingga kini belum kembali ke rumah menjelang momen hari raya.
“Dentuman senjata masih terus berlanjut sampai hari ini. Kekerasan dan intimidasi membuat masyarakat tidak aman, tidak nyaman, dan tidak bisa merayakan Natal dengan damai,” jelasnya dengan nada tegas.
Pada kesempatan yang sama, menanggapi aksi demo, Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Mimika, Dolfin Beanal merasa prihatin dan menyampaikan bahwa pihaknya berencana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) bersama Pansus Kemanusiaan Provinsi Papua Tengah untuk menyelidiki kejadian yang terjadi di Distrik Jila, setelah insiden yang menyebabkan masyarakat mengungsi.
“Kalau kita lihat sejarah baru itu dilakukan oleh mama-mama membawa hasil di dalam noken karena mereka merasa diri bahwa anak-anaknya pernah diisi di dalam noken dan dibesarkan sehingga kami melihat itu sangat terpukul sehingga kami tidak akan diam,” ujar Dolfin Beanal usai menerima aspirasi dari massa aksi demo di Kantor DPRK Mimima.
Menurutnya, rencana pembentukan pansus sudah direncanakan sebelum terjadi aksi demonstrasi hari ini terkait kasus tersebut dan telah dikoodinasikan dengan Ketua DPR Mimika serta Komisi IV. Tim yang akan dibentuk akan melibatkan pihak dari Pansus Provinsi, TNI, dan Polri untuk mengkaji secara mendalam peristiwa yang terjadi.
“Sementara ini kita ingin sekali untuk merayakan Natal dengan damai sehingga kita minta untuk tidak ada aksi tembak. Kita ini beragama, jadi saling baku mengerti,” tegasnya.
Ia juga meminta agar kejadian di Distrik Jila segera dihentikan dan mengajak Bupati Mimika untuk segera merespon permasalahan tersebut.
Sebelumnya, setelah insiden yang terjadi di Jila, Dolfin bersama tiga orang tim telah melakukan kunjungan ke distrik tersebut, mengumpulkan masyarakat yang sebelumnya mengungsi. Sebagai kader Partai Gerindra, ia menyampaikan visi dan misi Presiden terkait penanganan di Papua.
“Penanganan di Papua itu bukan tembak menembak, tetapi pendekatan, kalau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab boleh dipegang. Bukan aksi tembak-menembak di tengah masyarakat. Kalau anak-anak ini sudah membangun memori politik mau sampai gigit jari tidak akan selesaikan persoalan ini, tetapi Presiden mau harus ada pendekatan,” pungkasnya.
