Timika, Torangbisa.com — Tokoh masyarakat suku Kamoro Mimikawe sekaligus Ketua Badan Musyawarah Lembaga Masyarakat Hukum Adat, Philipus Monaweyauw, menegaskan bahwa perjuangan mempertahankan hak ulayat, martabat, dan masa depan orang Kamoro tidak boleh tertunda lagi. Hal ini disampaikan dalam rapat resmi persiapan Musyawarah Adat (Musdat) Lembaga Masyarakat Hukum Adat Suku Kamoro yang digelar di Timika, dalam waktu dekat.
Philipus menjelaskan bahwa pembentukan panitia Musdat dimulai sejak 13 Maret 2025 setelah adanya arahan resmi dari MRP dan Kesbangpol. Meski sempat muncul perbedaan pendapat, kini semua pihak telah sepakat dan bersatu setelah difasilitasi oleh Bupati Mimika.
“Ini bukan sekadar kegiatan, tetapi perjuangan mempertahankan hak dan martabat orang Mimikawe, orang Kamoro, di atas tanah ini. Tanah yang selama ini dirampas dan dikelola tanpa memperhatikan hak masyarakat adat,” tegas Philipus.
Philipus juga menyampaikan bahwa sekretariat lembaga telah dibuka dan berbagai persiapan terus dilakukan secara mandiri dengan dukungan masyarakat yang bekerja siang dan malam.
“Kami bergerak dari kesederhanaan, tapi tujuan kami besar yaitu memberantas praktek pencaplokan tanah adat dan membangun sumber daya orang Kamoro,” tambahnya.
Philipus mengajak seluruh masyarakat Kamoro, termasuk warga pendatang yang sudah hidup berdampingan puluhan tahun di Mimika, untuk turut mendukung dan menjadi bagian dari proses perubahan.
Timotius Samin, selaku Kepala Suku Besar Kamoro, mengatakan bahwa tanah Kamoro bukan tanah kosong, tetapi warisan leluhur yang memiliki nilai darah dan identitas.
“Kami hidup di tanah yang diwariskan dengan darah. Karena itu lembaga adat ini harus berdiri untuk menjaga harga diri dan martabat orang Kamoro,” ujarnya.
Ketua Panitia Musdat, Plasidus Natipia, mengumumkan bahwa dana kegiatan telah dicairkan oleh pemerintah dan saat ini sedang diatur untuk keperluan teknis pelaksanaan.
Ia mengajak masyarakat adat dari Wacakam hingga Waripi untuk segera datang ke Timika mengikuti rangkaian kegiatan Musdat yang dijadwalkan pada 3–4 Desember 2025 di Emeneme Yauware.
Selain itu, panitia telah resmi membuka pendaftaran bagi figur-figur yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin lembaga.
“Siapa pun dia, selama dia orang Kamoro, boleh datang mengambil formulir. Kami tidak pilih—masyarakat yang memilih. Jangan pilih pemimpin yang hanya bicara besar tapi tidak hadir di tengah rakyat,” tegas Plasidus.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat memilih pemimpin yang berjiwa pelayanan, tegas dalam menjaga tanah adat, dan siap membangun masyarakat Kamoro secara menyeluruh.
“Jangan sampai lima tahun ke depan kita menderita lagi seperti sekarang,” tutupnya.
