Timika, Torangbisa.com— Ikatan Keluarga Perintis Peduli Mimika (IKPPM) menyerukan kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik yang terjadi di wilayah Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah terkait tapal batas administrasi dan sengketa wilayah adat yang berdampak pada ketegangan antarwarga.
Seruan tersebut disampaikan oleh Petrus Yanwarin, selaku Ketua IKPPM ia mengatakan bahwa konflik yang terjadi saat ini telah menimbulkan keresahan dan berpotensi memperbesar perpecahan sosial.
“Masalah ini tidak boleh dibiarkan. Pemerintah Kabupaten Mimika, Pemerintah Kabupaten Deyai, Pemerintah Provinsi Papua Tengah, serta Kementerian Dalam Negeri harus segera duduk bersama menyelesaikannya. Jangan sampai masalah ini berlarut dan rakyat menjadi korban,” tegas Petrus.
Menurut IKPPM, akar persoalan bukan hanya terkait batas wilayah, tetapi juga adanya aktivitas tambang ilegal yang diduga ikut memicu pertentangan.
Petrus meminta pihak kepolisian melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak yang diduga memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi atau kelompok.
“Kalau tambang ilegal menyebabkan konflik, tutup saja. Jika ada pihak ketiga yang bermain, proses secara hukum,” katanya.
Selain penyelesaian melalui jalur pemerintahan, IKPPM mendorong penyelesaian adat antara suku Kamoro dan suku Mee agar hubungan sosial tetap terjaga.
“Sejak 1927 hingga sekarang, tidak pernah ada perang terbuka antara masyarakat Kamoro dan Mee. Ini baru pertama kali, dan kami tidak ingin sejarah baru yang kelam,” ungkapnya.
Ia juga menyesalkan munculnya narasi di media sosial yang menyudutkan kelompok tertentu, terutama masyarakat asal Kei, seolah menjadi pemicu konflik.
“Jangan rasis. Jangan menyebut kelompok tertentu sebagai perampas tanah. Banyak yang saat ini disebut orang Kei sebenarnya adalah keturunan generasi ke-6 sampai ke-7 yang lahir dan hidup di tanah ini,” katanya.
IKPPM menegaskan perlu keterlibatan tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif dari tingkat daerah hingga pusat.
“DPR kabupaten, provinsi hingga DPR RI harus ikut duduk bersama pemerintah menyelesaikan persoalan ini. Jangan gantung persoalan karena rakyat yang jadi korban,” sambung Petrus.
Pembina IKPPM, Tobias Maturbongs, meminta masyarakat agar tidak terpancing informasi hoaks.
“Kita sedang berada di masa menjelang Natal. Ini waktu refleksi dan damai. Jangan bakar situasi dengan berita bohong,” ujarnya.
Ia juga meminta aparat keamanan menuntaskan penyelidikan kasus-kasus sebelumnya, termasuk insiden pembakaran rumah warga yang hingga kini tak tterselesaikan
IKPPM menutup seruan ini dengan permohonan agar semua pihak pemerintah, tokoh adat, aparat keamanan, dan masyarakat menjaga ketenangan dan mengedepankan dialog.
“Kami datang ke tanah ini membawa damai. Kami ingin Mimika tetap aman, bersatu, dan menjadi rumah bagi semua,” tutup Petrus.
