Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Kampung Utikini II, bersama Bamuskam, perwakilan RT, dusun, dan tokoh masyarakat, menggelar musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) untuk tahun 2026. Acara ini berlangsung di Balai Kampung pada hari Jumat (21/11/2025).
Fokus utama usulan warga dalam Musrenbang kali ini adalah pembangunan kantor kampung yang lebih representatif, pengadaan air bersih, peningkatan kualitas rumah layak huni, serta penyediaan MCK yang memadai, terutama di wilayah RT yang masih kekurangan fasilitas tersebut.
Kepala Kampung Utikini II, Marinus Kogoya, menjelaskan bahwa usulan yang paling menonjol dari Bamuskam, RT, dusun, dan tokoh masyarakat adalah keinginan agar pemerintah kampung memprioritaskan pembangunan kantor pelayanan yang lebih luas dan representatif di tahun 2026.
“Dengan kantor yang lebih besar, pelayanan kepada warga dari 13 RT akan lebih mudah dan efektif,” ujar Marinus.
Selain itu, program-program dari pemerintah pusat seperti ketahanan pangan, Koperasi Desa Merah Putih, digitalisasi, pemberian makanan tambahan, bantuan langsung tunai (BLT), penanganan kemiskinan ekstrim, mitigasi dini terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrim, serta pembangunan rumah layak huni tetap menjadi prioritas di tahun 2026.
Pengadaan tanah untuk mendukung ketahanan pangan dan pengembangan sektor pariwisata juga menjadi perhatian, dengan harapan dapat melibatkan generasi muda dalam pengelolaan lahan.
Mengingat banyaknya gereja di Utikini II, sejumlah usulan terkait pembangunan rumah pastori, pengadaan meteran listrik, penimbunan halaman gereja, penyediaan air bersih, dan pembuatan drainase juga turut diajukan.
Usulan pembuatan drainase juga datang dari beberapa RT dan pemuda, dengan tujuan untuk memastikan aliran air yang lancar ke sungai-sungai besar di Utikini. Selain itu, pemuda juga mengusulkan pengadaan tiang gawang dan peralatan olahraga.
Peningkatan dukungan bagi kader posyandu dan PKK juga menjadi perhatian, dengan usulan pengadaan peralatan pendukung, makanan tambahan, seragam, kursi, dan penyediaan air bersih.
Marinus menjelaskan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan pemilik lahan terkait pengadaan tanah untuk ketahanan pangan. Jika tercapai kesepakatan, lahan tersebut akan dibeli oleh pemerintah kampung dan dikelola oleh pemuda untuk menanam umbi-umbian sebagai sumber pangan lokal.
“Tahun depan, kami berencana membangun kantor di atas lahan yang dibeli pemerintah. Kompleks kantor ini akan menjadi pusat kegiatan pelayanan kampung, Bamuskam, dan organisasi mitra,” terang Marinus.
Musrenbang ini dihadiri oleh Kepala Distrik Kuala Kencana, Yemy Gobai, pendamping distrik Kuala Kencana, dan Babinkamtibmas.
Yemy Gobai menekankan pentingnya mempertimbangkan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat dalam setiap usulan program. Ia juga menyoroti dampak kejadian tambang bawah tanah yang menyebabkan meninggalnya 7 orang pekerja terhadap penerimaan Kabupaten Mimika di tahun 2026.
“Efisiensi akan berdampak pada kampung tahun depan. Saya mengusulkan agar warga mengolah lahan dan berkebun. Jangan lagi bergantung pada perusahaan, Pemkab, dan dana desa,” kata Yemy.
