Organisasi

Merdeka Institute: Ketua Umum PWI Sebaiknya Pemegang “Kartu Biru” yang Bersih dan Taat Kode Etik Jurnalistik

×

Merdeka Institute: Ketua Umum PWI Sebaiknya Pemegang “Kartu Biru” yang Bersih dan Taat Kode Etik Jurnalistik

Sebarkan artikel ini
Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar (foto: Istimewa)

Jakarta, Torangbisa.com – Direktur Eksekutif Merdeka Institute, Mulia Siregar, menyarankan agar para pemilik suara di Kongres Persatuan memilih calon Ketua Umum PWI periode 2025 – 2030 yang memiliki track record baik.

“Track record bisa dilihat dari rekam jejak kariernya, ketaatan memegang kode etik jurnalistik, dan perilaku sosialnya,” ujar Mulia Siregar kepada wartawan di Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

Ketua Umum PWI, kata Mulia, menjadi role model bagi jurnalis-jurnalis di seluruh Indonesia yang menjadi anggota PWI, sehingga dia haruslah sosok yang bisa diteladani, baik karier maupun perilakunya.

“Untuk itu, mulai dari proses penjaringan awal, pilihlah kandidat yang memiliki rekam jejak yang baik, tak pernah tersangkut masalah hukum, dan memegang teguh kode etik jurnalistik,” paparnya.

Mulia menegaskan hal itu karena merasa sedih dan prihatin dengan konflik yang terjadi di tubuh PWI Pusat hingga terbentuk dualisme kepemimpinan. Apalagi, konflik dipicu masalah uang, yang selama ini menjadi hal tabu bagi jurnalis.

“Pemegang Kartu Biru (kartu UKW PWI) harus menjaga marwah PWI sebagai organisasi profesi wartawan dengan integritas tunggi,” tegasnya.

Mulia juga menegaskan agar pelaksanaan Kongres Persatuan PWI berlangsung secara bersih, akuntable, serta bebas dari transaksional dan money politics (politik uang).

“Bagaimana bisa menjadi teladan kalau proses pemilihannya menggunakan politik uang, membeli suara, dan transaksional,” ujarnya.

Seperti diketahui, sebulan menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan PWI di Karawang, Jawa Barat, 29-30 Agustus 2025, telah muncul nama-nama bakal calon Ketua Umum PWI Pusat periode 2025–2030.

Ada 7 nama yang saat ini beredar di media. Mereka adalah Hendry Ch Bangun (Ketum PWI hasil Kongres Bandung), Zulmansyah Sekedang (Ketum PWI hasil KLB Jakarta), Atal S. Depari (Ketum PWI Pusat 2018–2023), Teguh Santosa (Ketua Bidang Luar Negeri PWI periode 2013–2018 dan anggota Dewan Kehormatan PWI periode 2018–2020), Akhmad Munir (anggota Dewan Kehormatan PWI kubu Zulmansyah), Johnny Hardjojo (Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya), dan Rusdy Nurdiansyah (Ketua PWI Kota Depok).

Organisasi

“Kita memiliki sejarah panjang PWI sejak lahir tahun 1946 atau setahun setelah kemerdekaan RI. Dalam perjalanannya, PWI pernah terjadi perpecahan seperti sekarang,” ujar Arief Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Organisasi

“Media tanpa box redaksi patut dipertanyakan legalitasnya. Pemerintah daerah harus selektif dan hanya bermitra dengan media yang memiliki identitas jelas, berbadan hukum, dan terverifikasi. Ini bukan soal membatasi, tetapi demi melindungi masyarakat dari informasi yang tidak kredibel,” ujar Husyen Opa Selasa, (12/8/2025)

Organisasi

“PWI ini organisasi wartawan tertua. Harus kita selamatkan dan abang kau ini harus mengambil tugas-tugas penyelamatan ini,” katanya kemudian.