Organisasi

Plh Ketua DPC Demokrat Mimika Ungkap Alasan Pergantian Kepemimpinan: “Tak Jalankan Perintah Pusat!”

×

Plh Ketua DPC Demokrat Mimika Ungkap Alasan Pergantian Kepemimpinan: “Tak Jalankan Perintah Pusat!”

Sebarkan artikel ini
Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mimika, Capt. Nalio Jangkup (foto: Istimewa/ Torangbisa.com)

Timika, Torangbisa.com – Pergantian kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat Kabupaten Mimika yang berawal dari tidak menjalankan perintah pengurus pusat. Pelaksana Harian (Plh) Ketua DPC Partai Demokrat Mimika, Nalio Jangkup, angkat bicara soal dinamika internal partai yang menyebabkan digantinya Ketua DPC sebelumnya.

Menurut Nalio, keputusan pemberhentian Ketua DPC Mimika oleh DPP Partai Demokrat bukan tanpa alasan. Salah satu penyebab utamanya adalah karena sang Ketua tidak menjalankan instruksi partai terkait rekomendasi B1-KWK untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati dalam Pilkada Mimika.

Ads
Iklan ini dibuat oleh admin torangbisa

“Saat itu, Ketua DPC tidak bersedia mengantar pasangan calon ke KPU untuk mendaftar. Itu jelas menentang keputusan DPP, sehingga pusat langsung menunjuk Plt dari provinsi untuk mengambil alih kepemimpinan,” ungkap Nalio saat ditemui di Timika.

Setelah ditunjuknya Plt dari DPD Provinsi Papua, kepemimpinan partai di Mimika berjalan di bawah kendali provinsi. Namun karena kesibukan dan posisi Plt yang berada di provinsi, DPD kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pelaksana Harian (Plh) kepada Nalio Jangkup agar roda organisasi tetap berjalan di daerah.

“Plt Ketua DPC saat ini adalah pengurus provinsi, jadi tidak selalu ada di Mimika. Untuk itu, saya ditugaskan sebagai Plh agar aktivitas partai tetap berlangsung secara efektif,” tambahnya.

Nalio juga menjelaskan, untuk memastikan keberlangsungan partai dan mengakhiri masa kepemimpinan sementara, Demokrat Mimika tengah melaksanakan Musyawarah Cabang Luar Biasa (Muscalub) guna menetapkan ketua definitif.

“Muscalub ini penting agar Partai Demokrat Mimika punya ketua definitif. Salah satu syaratnya adalah melakukan verifikasi pengurus anak cabang (PAC) dari 18 distrik. Dan kami sudah melaksanakan itu sesuai mekanisme partai,” jelasnya.

Meski sempat muncul pertanyaan dari sejumlah pihak terkait proses verifikasi PAC, Nalio menegaskan bahwa seluruh proses dilakukan dengan mandat resmi dari Plt Ketua DPC dan mengikuti aturan organisasi.

Opini

“Kami memandang penugasan khusus ini sebagai babak baru dalam hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam menghadapi berbagai persoalan kompleks di Papua, mulai dari ketimpangan ekonomi, isu kemanusiaan, persoalan keamanan, hingga kesenjangan sosial yang selama ini menjadi tantangan nyata bagi masyarakat Papua,” ujarnya.