Timika, torangbisa.com – Sejumlah masyarakat adat dari wilayah Tsinga, Waa Banti, dan Arwanop yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Tsingwarop mendatangi kantor Yayasan Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) di Jalan Yos Sudarso, Timika, Senin (16/6/2025).
Kedatangan masa sebagai bentuk protes dan desakan terhadap PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk segera memberikan kejelasan terkait kompensasi atas hak ulayat yang terdampak langsung oleh kegiatan pertambangan perusahaan.
Aksi ini dipimpin oleh Ketua LMA Tsingwarop, Arnold Beanal, yang menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap proses dan hasil rapat Komisi Penilai AMDAL pusat tahun 2023. Menurut Arnold, hasil analisis tersebut seharusnya menjabarkan secara transparan mengenai hak-hak masyarakat adat serta mekanisme kompensasi yang harus diberikan oleh PTFI, namun hingga kini belum ada realisasi yang konkret.
“Kami datang untuk meminta kejelasan langsung dari manajemen PTFI terkait rapat AMDAL dan kompensasi. Jika tidak ada penyelesaian, kami akan terus duduk di sini dan bahkan menutup aktivitas kantor YPMAK,” tegas Arnold saat berorasi.
Lebih lanjut, Arnold menuding bahwa dokumen AMDAL PTFI tahun 2023 memuat informasi yang tidak sesuai kenyataan dan tidak melibatkan masyarakat secara utuh dalam proses penyusunannya.
Tuntutan utama LMA Tsingwarop meliputi:
* Sosialisasi terbuka kepada pemilik hak ulayat terkait hasil rapat Komisi Penilai AMDAL dan dokumen ANDAL-RKL-RPL.
* Kejelasan tentang skema kompensasi dan pemenuhan kewajiban terhadap masyarakat terdampak.
* Keterlibatan langsung masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan lingkungan di wilayah adat mereka.
Menanggapi aksi ini, Vice President Community Relations PTFI, Engel Enoch, menyatakan bahwa pihaknya membuka diri dan siap berdialog dengan masyarakat.
“Kehadiran kami di sini adalah bentuk komitmen untuk menerima dan mendengar langsung aspirasi masyarakat,” ujarnya singkat.
Berdasarkan pantauan di lapangan, hingga pukul 12.50 WIT, massa LMA Tsingwarop masih bertahan di halaman kantor YPMAK. Sementara itu, beberapa perwakilan dari LMA, YPMAK, dan PTFI terlibat dalam diskusi guna mencari solusi.
