Timika, Torangbisa.com – Anggota DPRK Mimika jalur pengangkatan, Abrian Katagame, menyoroti pengelolaan dana beasiswa sebesar Rp18 miliar yang bersumber dari dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk membiayai kuliah mahasiswa Amungme dan Kamoro di seluruh Indonesia.
Menurut Abrian, selama beasiswa masih ditangani oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Setda Kabupaten Mimika tidak ada masalah. Namun, setelah kewenangan dialihkan ke Dinas Pendidikan, berbagai kendala mulai muncul.
“Saya berharap dana Rp18 miliar ini benar-benar dialokasikan untuk mahasiswa Amungme dan Kamoro. Harus ada pendataan yang jelas, jangan sampai data diubah sepihak demi kepentingan tertentu, misalnya untuk anak pejabat,” kata Abrian saat ditemui di kantor DPRK Mimika, Selasa (18/3/2025).
Selain itu, mekanisme verifikasi data mahasiswa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan harus menggunakan metode sebelumnya yang digunakan oleh Bagian SDM Setda Kabupaten Mimika, dimana mahasiswa hanya perlu mengirimkan Kartu Rencana Studi (KRS) dan Kartu Hasil Studi (KHS) sudah cukup efektif.
“Saya dengar Dinas Pendidikan mau melakukan verifikasi langsung ke kampus-kampus. Padahal, kampus dan pemerintah daerah adalah dua instansi yang berbeda. Untuk verifikasi seperti itu, harus ada kerja sama (MoU), yang tentu membutuhkan biaya besar,” jelasnya.
Lanjutnya, diera digital ini semua proses jauh lebih mudah, data mahasiswa bisa dicek langsung melalui sistem Dikti, sehingga tidak perlu membentuk tim pengawas khusus untuk turun ke kampus-kampus.
“Dinas Pendidikan harus menerapkan cara yang lebih efisien agar tidak ada lagi mahasiswa yang demo menuntut kejelasan beasiswa. Jangan sampai hak mahasiswa Amungme dan Kamoro terabaikan hanya karena sistem yang tidak efektif,” pungkasnya.
Selain itu, terkait sinkronisasi data antara pemerintah daerah dan Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK). Menurutnya, beasiswa YPMAK seharusnya tidak dijadikan alasan untuk mengurangi tanggung jawab pemerintah dalam memberikan beasiswa yang bersumber dari dana Otsus.
“Kita ingin ada pemerataan dan kejelasan dalam penyaluran beasiswa ini. Jangan sampai yang seharusnya menjadi hak mahasiswa justru tidak tersalurkan dengan baik,” tutupnya.
