Timika, Torangbisa.com – Pemerintah Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Kanguru, Kamis (5/3/2026).
Dalam Musrenbang tersebut dihadiri dan sekaligus membuka kegiatan oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Ananias Faot, Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Daniel Luhukay, Kapolsek Mimika Baru, serta pimpinan OPD.
Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Mimika, Ananias Faot mengatakan Musrenbang Distrik menjadi momentum strategis untuk memastikan seluruh usulan masyarakat di wilayah Kabupaten Mimika dapat disusun berdasarkan skala prioritas dan dikawal hingga tingkat kabupaten demi menjawab kebutuhan riil warga.
Ia menjelaskan bahwa Musrenbang distrik merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat dari tingkat kampung hingga distrik, agar program yang direncanakan benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa penyusunan skala prioritas pembangunan yang tepat sasaran sangat penting, serta mengoptimalisasi potensi lokal untuk mendorong kemandirian ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar, serta penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat.
“Hilangkan stigma bahwa perencanaan dari bawah tetapi yang dilaksanakan program dari atas. Harus ada sinkronisasi agar aspirasi masyarakat benar-benar terakomodir,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Distrik Mimika Baru, Joel Luhukay, mengungkapkan bahwa dari hasil Musrenbang 11 kelurahan dan 3 kampung, tercatat sebanyak 272 aspirasi, usulan, dan saran masyarakat yang telah diverifikasi.
“Semua sudah kami tampung dan verifikasi. Dari 272 usulan itu, akan kami bawa ke Musrenbang Kabupaten sesuai skala prioritas,” jelasnya.
Sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan perbaikan kantor kelurahan yang belum memadai, normalisasi kali dan drainase untuk mengatasi banjir, penyediaan rumah layak huni, hingga persoalan kesehatan seperti meningkatnya kasus malaria di beberapa wilayah.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas OPD, khususnya dengan Dinas PUPR, Dinas Perumahan, serta Dinas Kesehatan, guna menjawab berbagai persoalan mendesak yang dihadapi masyarakat.
